Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI. Foto: Sofyan/nvl

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp6 triliun untuk modal awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP adalah salah satu bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya karena mengalami PHK. Sosialisasi program JKP pun perlu ditingkatkan, tak terkecuali di Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kalau kita melihat kondisi di Kabupaten Tangerang, program JKP perlu disosialisasikan dengan baik kepada para pihak dari tenaga kerja, pemberi kerja, dan pihak-pihak terkait lainnya,” Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak terkait lainnya, di Kantor Bupati Tangerang, Banten, Kamis (24/3/2022).

Politisi Partai Golkar itu pun menilai, program JKP perlu disinergikan dengan berbagai program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan berbagai pihak dalam mensosialisasikannya. “Dan program ini perlu disinergikan dengan berbagai program yang ada, sehingga dapat berjalan dengan baik. Tentu kita mendorong keterlibatan mereka (asosiasi, serikat, serta organisasi masyarakat) dalam melakukan sosialisasi JKP dapat berjalan baik dan bisa bekerja di lapangan,” tandas Melki, sapaan akrabnya.

Sebelumnya dalam sesi diskusi, sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI mempertanyakan kendala pemerintah maupun BPJS Ketenagakerjaan dalam mensosialisasikan program JKP. Mengingat banyak tenaga kerja dan pemberi kerja yang belum mengetahui program ini. Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Aryani menyarankan untuk melibatkan berbagai perangkat organisasi yang ada di setiap kabupaten, di antaranya Kadin, Apindo, hingga Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI).

“Kadin secara aktif bisa dipanggil, mereka juga punya data, bisa disandingkan dengan data dari Dinas Ketenagakerjaan, Perdagangan, Perindustrian di pemerintah kabupaten masing-masing. Yang kedua Apindo. Apindo ini kebanyakan anggotanya kan manufaktur, panggil aja mereka Pak. Karena saya rasa 90 persen perusahaan manufaktur pasti tergabung di Apindo. Kemudian PAPDESI, itu isinya anggotanya kepala desa seluruh Kabupaten Tangerang. Mereka ini ada di setiap kecamatan,” saran politisi PDI-Perjuangan itu.

Hadir dalam pertemuan ini, sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI, Staf Ahli Bupati Tangerang Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum CR Inton; Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Permagangan, Ditjen Binalavotas Kementerian Ketenagakerjaan Muhammad Ali; Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI JSK Kemenaker Retna Pratiwi, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Subchan Gatot, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Banten Yasarudin, Kadisnakertrans Banten dan Kabupaten Tangerang, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banten, serta perwakilan serikat pekerja dan pengusaha. (sf)